“ Etika Profesional Sebagai Prinsip-Prinsip Moral Akuntan Publik”

Published December 5, 2012 by Novita Sari Putri Piliang

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Salah satu karakteristik yang membedakan setiap profesi dengan masyarakat awam adalah adanya kode etik (etika), yang mengatur etika para anggota yang tergabung di dalamnya. Khusus untuk akuntan publik, sudah diatur secara khusus dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Perilaku atau kegiatan-kegiatan para anggota dalam wadahnya memerlukan peraturan perilaku yang mengatur kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan profesinya sebagai akuntan yang dipercaya masyarakat.
Pada tahun 1999, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan penelitian terhadap 82 Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan hasil bahwa selama tahun 1994 sampai dengan 1997 sebanyak 91,81% KAP tidak memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), 82,39% tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu, 9,93% melakukan pelanggaran kode etik, dan 5,26% melanggar peraturan perundang-undangan (Media Akuntansi, 1999). Meskipun hasil penelitian itu dapat diperdebatkan karena jumlah sampel yang tidak memadai atau kriteria yang tidak jelas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa realita yang ada menunjukkan bahwa apa yang diklaim oleh hasil penelitian BPKP itu ada benarnya.
Sorotan atas kinerja akuntan terjadi dengan begitu tajamnya. Ini tidak dapat dilepaskan dari terjadinya beberapa skandal besar “malpraktik bisnis” yang telah melibatkan profesional akuntan. Peristiwa bisnis yang melibatkan akuntan tersebut seharusnya memberikan pelajaran untuk mengutamakan etika dalam melaksananakan praktik profesional akuntansi. Krisis moral dalam dunia bisnis yang sangat fenomenal pada dekade terakhir ini adalah kasus “Enron”, yang di dalamnya melibatkan salah satu the big five accounting firm “Arthur Anderson”. Suatu kasus yang sedemikian kompleks, yang kemudian diikuti mencuatnya kasus-kasus oleh mencuatnya kasus-kasus besar lainnya. Skandal keuangan ini tidak saja berakibat pada menurunnya kinerja perekonomian Amerika Serikat (yang ditandai dengan menurunnya harga saham di Wall Street dan indeks harga saham Dow Jones), tetapi kemudian juga merembet ke negara-negara lainnya (Suharto, 2002). Bahkan kemudian peristiwa ini memicu kalangan pemerintahan dan legislatif di Amerika Serikat untuk meninjau kembali perangkat hukum yang mengatur perusahaan (korporat) dan praktik akuntan publik dengan antara lain mengeluarkan “Sarbanes-Oxley Act of 2002” (www.findlaw.com) dan juga “Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002” untuk pengaturan praktik akuntan publik (Purba, 2002).
Di Indonesia kasus-kasus serupa juga terjadi, misalnya kasus audit PT Telkom oleh KAP “Eddy Pianto & Rekan” (Media Akuntansi, 2003). Dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat), dan atas peristiwa ini audit ulang diminta untuk dilakukan oleh KAP yang lainnya. Kasus lainnya yang cukup menarik adalah keterlibatan10 KAP (jumlah sample dalam peer review) yang melakukan audit terhadap bank beku operasi dan bank beku kegiatan usaha (Toruan, 2002; Baidaie, 2000). Bahkan dalam kasus ini KAP-KAP besar disebut-sebut juga terlibat (lihat Media Akuntansi, 2002). Selain itu terdapat kasus penggelapan pajak yang melibatkan KAP “KPMG Sidharta Sidharta & Harsono” (KPMG-SSH) yang menyarankan kepada kliennya (PT. Easman Christensen/PTEC) untuk melakukan penyuapan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya (Sinaga dkk., 2001). Sebuah kasus ironis, oleh karena pengungkapannya justru dilakukan oleh pemegang otoritas pasar modal Amerika Serikat (SEC).
Bertolak dari kasus-kasus di atas, dan kemudian dihubungkan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang harus paling bertanggung jawab. Dalam hal ini, karena peran pentingnya dalam masyarakat bisnis, akuntan publik bahkan dituduh sebagai pihak yang paling besar tanggungjawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia. Teten Masduki, coordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) berkomentar secara khusus dan sangat tajam mengenai adanya 36 bank kategori Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang tidak terungkap oleh hasil audit akuntan public. Dengan ketus dia berkata, “Semua hasil audit mengungkapkan going concern-nya bagus, tetapi yang terjadi adalah going to hell (Media Akuntansi, Juni 2011).
Jika ditilik secara mendalam, kondisi-kondisi tersebut di atas lebih banyak dipicu oleh menurunnya atau lunturnya penegakan etika oleh akuntan publik. Sebagai professional, seorang akuntan mungkin saja memiliki keahlian dan keterampilan teknis yang sangat tinggi, namun jika tidak dilengkapi dengan etika maka semua keahlian dan keterampilannya itu menjadi hampa. Profesi akuntan seharusnya diabdikan untuk kepentingan publik dengan bersikap independen dan objektif akan berbalik menjadi profesi yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan material secara pribadi. Inilah awal dari kehancuran. Fenomena di atas mengidentifikasikan bahwa etika profesi akuntan publik seharusnya menjadi landasan berprilaku dalam melaksanakan aktivitas professional akuntan publik.
Etika professional diperlukan setiap profesi karena kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan, siapapun orangnya. Mayarakat akan menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena masyarakat merasa terjamin akan memperoleh jasa yang dapat diandalkan. Begitu juga terhadap profesi akuntan public, kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan public menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit. Bagi profesi akuntan, etika professional semacam ini dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan public bertanggung jawab memenuhi pasal-pasal yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, termasuk semua orang yang bekerja dalam praktik profesi akuntan public, seperti karyawan, partner, dan staf.
B. PERMASALAHAN
1. Apa itu Etika ?
2. Apa itu Profesi?
3. Bagimana hubungan antara etika dan profesi?
4. Apa saja kasus pelanggaran kode etik yang dialami akuntan ataupun Kantor Akuntan Publik?

BAB II
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Etika
Diskusi tentang etika telah berlangsung selama berabad-abad semenjak jaman Yunani kuno. Berbagai aliran pemikiran etika dalam mengkaji moralitas suatu tindakan telah berkembang sedemikian luasnya. Berdasarkan historisnya, pemikiran-pemikiran etika berkembang meliputi aliran-aliran etika klasik yang berasal dari pemikiran para filosof Yunani, etika kontemporer dari pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an, serta aliran etika dari pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al Qur’an dan As-Sunah. Mengikuti berbagai literatur tentang filsafat dan etika sebenarnya akan lebih banyak lagi ditemukan pemikiran-pemikiran etika yang berkembang, terutama yang berakar dari kerangka pemilihan pemikiran di atas. Demikian halnya dimensi pemikiran etika yang diungkapkan juga meliputi berbagai aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, ekonomi maupun politik.
Etika sebagai sebuah refleksi moralitas dapat dicermati dari berbagai dimensi, tergantung persoalan moral apa yang akan dikritisi. Terlepas dari itu keberadaan etika dimaksudkan terutama untuk menjaga keselarasan hubungan antar manusia. Dengan ini diskusi etika berkembang selaras dengan dinamika perkembangan suatu masyarakat.
Etika Yunani klasik berkembang dari nuansa interaksi antara manusia dengan alam menuju pemikiran etika yang lebih luas, di mana nuansa masyarakat yang hidup dalam suasana perniagaan juga mulai berkembang. Dengan segala variasinya, arus pemikiran etika di era Yunani klasik ini setidaknya tetap didasari oleh kerangka nilai akan keberadaan Tuhan sebagai sumber kebajikan dan kebahagiaan. Etika Yunani akan berbeda dengan etika-etika modern dalam menunjukkan jawaban atas bagaimana hidup yang baik itu. Dalam etika Yunani, tujuannya adalah menemukan aturan dan arahan agar kehidupan manusia dapat terasa utuh dan bulat. Suatu kehidupan di mana manusia tidak hanya asal mempertahankan kehidupannya, tetapi juga mencapai hidup yang bernilai. Hidup yang terasa berhasil, tidak percuma dan bermakna. Untuk itu hidup yang baik dicapai dengan etika kebijaksanaan, bukan etika kewajiban. Orang bijaksana tidak perlu dipaksa, karena dia akan bertindak dengan memperhatikan arahan-arahan hidup yang lebih bermutu. Orang bijaksana tentunya dapat memahami makna hidup secara tepat, yaitu memahami kesatuan hidupnya dengan seluruh kosmos dan realitas. Pemahaman yang demikianlah yang pada akhirnya mengantarkan orang bijaksana bersikap terbuka. Secara detail uraian etika ini terdapat pada Suseno (1997, 12-57).
Pandangan etika klasik ini kemudian tereduksi oleh kerangka pemikiran etika yang bersifat sekularistik, yang terutama berkembang sejak era pencerahan di Eropa sehingga dikenal aliran-aliran etika teleologi dan deontologi (Cryssides & Kaler, 1993; 91 dan Suseno, 1997; 179-181). Walaupun demikian di kalangan agamawan dan pemikir-pemikir keagamaan, pemikiran etika tetap berkembang dengan nuansa ketuhanannya. Ini dapat dicermati antara lain dari pemikiran kalangan voluntaris dan rasionalis dalam pemikiran Islam (Fakhry, 1996). Pemikiran-pemikiran ini pada pada dasarnya berupaya mengembangkan moralitas yang sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Sunah Rasul.
Sementara itu dalam perspektif wacana dan praksis kekinian di bidang keorganisasian, pemikiran etika berkembang seiring upaya untuk mengembangkan perilaku yang positif bagi pelaku-pelaku organisasi. Berbagai riset dilakukan, serta berbagai standar etika juga dikembangkan untuk ini. Dalam praktiknya, pengembangan etika di organisasi dilakukan baik melalui proses yang eksplisit maupun implisit (Jose & Thibodiaux, 1999). Namun terdapat pandangan yang berbeda tentang bagaimana etika dapat dipromosikan dalam suatu organisasi. Di satu pihak memandang bahwa individu mempunyai peran yang sangat penting, melebihi peran yang dapat dimainkan oleh organisasi. Sementara pihak yang lainnya berpandangan sebaliknya. Dalam hal ini perlu dipertanyakan lebih lanjut, haruskah dikotomis peran berlangsung dalam mempromosikan etika di organisasi. Tidakkah ada saling interaksi dan sinergis antara individu dan organisasi dalam mempromosikan etika. Sejauh ini pandangan bagaimana proses saling interaksi ataupun keterpengaruhan etis antara individu dan organisasi berlangsung belum jelas terdeskripsikan. Proses demikian tentunya tidak berjalan apa adanya, serta sekaligus berlangsung dalam pola yang sama untuk semua organisasi. Masing-masing organisasi tentunya mempunyai pola sendiri-sendiri. Pola ini mencerminkan realitas sehari-hari dari organisasi tersebut, dan realitas sehari-hari ini tidak taken for granted. Sebagaimana dinyatakan oleh Berger & Luckmann (1966; 33) bahwa dunia hidup sehari-hari tidak hanya taken for granted sebagai realitas yang diciptakan oleh anggota masyarakat dalam makna perilaku hidupnya yang subyektif. Dia adalah sebuah dunia yang berawal dalam pemikiran dan tindakan, dan kemudian dipelihara sebagai sesuatu yang riil.
Untuk kalangan profesional, di mana pengaturan etika dibuat untuk menghasilkan kinerja etis yang memadai maka kemudian asosiasi profesi merumuskan suatu kode etik. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat (Baidaie, 2000). Dalam kerangka inilah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan suatu kode etik yang meliputi mukadimah dan delapan prinsip etika yang harus dipedomani oleh semua anggota, serta aturan etika dan interpretasi aturan etika yang wajib dipatuhi oleh masing-masing anggota kompartemen.
Etika bisnis pertama kali dicetuskan oleh Harvard Business School pada tahun 1915, semenjak itu etika bisnis sudah mulai diperhitungkan oleh negara-negara barat. Sedangkan di Indonesia masyarakat baru sadar tentang pentingnya berprilaku etis (etika profesi) setelah terjadinya krisis ekonomi, krisis moral dan krisis kepercayaan (Media Akuntansi, 2002). Istilah etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki tiga arti, yaitu (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Menurut Mauzt & Sharaf menyatakan bahwa etika professional adalah aplikasi dari etika umum. Etika umum menekankan bahwa ada pedoman tertentu yang menjadi dasar bagi seseorang untuk berprilaku. Sedangkan menurut Boyton etc,: (2006) etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan dengan profesi lain yang berfungsi mengatur tingkah laku para anggotanya. Etika profesi mendapat tempat yang sangat istimewa dan mendasar bagi kehidupan professional seorang akuntan. Sistem yang tidak dapat ditawar-tawar dan harus dikembangkan adalah independen, objektif dan due professional care (Hendry BL Toruan:1999)
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan aturan yang mengikat secara moral hubungan antara manusia yang dapat dituangkan dalam aturan hokum, pedoman maupun etika professional. Dengan etika diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau aturan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, termasuk para akuntan diharapkan oleh masyarakat untuk berlaku jujur, adil dan tidak memihak serta mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut Sukrisno Agoes dalam artikelnya yang berjudul “Penegakan Kode Etik Akuntan Publik”, ada beberapa prinsip-prinsip etika, yaitu :
• Tanggung Jawab : Mewujudkan kepekaan professional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas.
• Kepentingan Masyarakat: Menghargai kepercayaan masyarakat, menunjukkan komitmen pada profesionalisme
• Integritas : Melaksanakan semua tanggung jawab professional dengan rasa integritas yang tinggi.
• Obyektivitas & Independensi: Mempertahankan obyektivitas dan terlepas dari konflik kepentingan dalam melakukan tanggung jawab professional, independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan aktivitas jasanya.
• Lingkup & Sifat Jasa : Mematuhi kode etik perilaku professional untuk menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan.
Hunt dan Vitell (1986:5-16) mengatakan bahwa kemampuan seorang professional untuk dapat mengerti dan peka akan adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau masyarakat dimana profesi itu berada, lingkungan profesinya, lingkungan organisasi atau tempat ia bekerja serta pengalaman pribadinya.

2. Pengertian Profesi
Pada mulanya profesi berasal dari bahasa Yunani Professues yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat religious, sehingga ada ikatan batin bagi seseorang yang memiliki profesi tersebut untuk tidak melanggar dan memelihara kesucian profesi tersebut. Dalam perkembangannya berbagai literature ilmiah mengkaitkan istilah profesi dengan suatu keahlian tertentu, yaitu sebagai suatu sebutan bagi seseorang atau kelompok orang yang memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman kerja. Sehingga mereka dapat memberikan pelayanan dan saran perbaikan dalam bidangnya kepada masyarakat.
Richard H. Hall dalam artikelnya “Profesionalization and Bureaucratization” pada American Sociological Review edisi Februari 1968, menyatakan bahwa profesi berciri sebagai berikut:
• Pelayanannya bersifat untuk kepentingan publik (service to public).
• Pengaturan kinerjanya ditentukan dan diawasi sendiri oleh profesi (self regulation)
• Menguasai suatu keahlian pada bidang tertentu (dedicated to one’s field).
• Mandiri dalam pembiayaan pengembangan kinerja profesi (autonomy)
Secara umum International Federation of Accountants (IFAC) dalam Handbook 1998 menyatakan karakteristik profesi sebagai berikut:
• Menguasai suatu keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan
• Mempunyai kode etik dan standar keahlian / kinerja professional
• Memperoleh pengakuan masyarakat dengan adanya penggunaan gelar tertentu.
• Mempunyai organisasi yang mewadahi dan memelihara seluruh kepentingan profesi tersebut.
Ciri yang sangat menonjol dari profesi adanya pengakuan atas tanggungjawabnya kepada masyarakat. Bagi profesi akuntan, IFAC mengidentifikasikan ruang lingkup masyarakat yang menjadi tanggung jawab akuntan meliputi, Klien, Kreditur, Perusahaan Pemberi Kerja, Karyawan, Investor, Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha pada umumnya. (Media Akuntansi, 2002)
Profesi atau lembaga disebut professional apabila memenuhi tiga criteria, yaitu:
• Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya, dan untuk badan/suatu lembaga keahlian yang bersangkutan dengan profesinya harus tersedia secara memadai.
• Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/badan menerapkan Standar Baku di bidang profesi yang bersangkutan.
• Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi kode Etik atau Etika Profesi. (sumber: Pemeriksa No. 89, April-Mei 2003-34)

B. PEMBAHASAN
1. Kebutuhan Khusus Akan Kode Etik Profesi
Masyarakat kita telah melekatkan suatu pengertian khusus dalam istilah professional. Seorang professional diharapkan dapat mengarahkan dirinya pada suatu tingkat tindakan di atas tingkat tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Sebagai contoh, ketika pers memberitakan bahwa seorang dokter , biarawan, senator atau, akuntan public didakwa telah melakukan suatu kejahatan, mayoritas masyarakat akan merasa lebih kecewa daripada jika hal yang sama terjadi pada seseorang yang tidak dicap sebagai seorang professional.
Istilah professional menunjukkan tanggung jawab untuk bertindak melebihi kepuasan yang dicapai oleh si professional itu sendiri atas pelaksanaan tanggung jawab yang diembannya maupun melebihi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Seorang akuntan public, sebagai professional, memahami adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri.
Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan professional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut. Bagi akuntan publik, merupakan hal yang penting bahwa klien dan pihak-pihak ekstern pengguna laporan keuangan memiliki suatu keyakinan akan kualitas audit maupun jenis jasa lainnya yang diberikannya. Jika para pengguna jasa tidak memiliki keyakinan pada para dokter, para hakim, atau para akuntan publik, maka kemampuan para professional itu untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan terhapuskan.
Merupakan hal yang tidak praktis bagi para pengguna jasa untuk mengevaluasi kinerja sebagian besar jasa-jasa professional karena kompleksitas jasa itu. Seorang pasien tidak dapat diharapkan untuk mengevaluasi apakah suatu operasi telah dilaksanakan dengan tepat. Seorang pengguna laporan keuangan tidak dapat diharapkan untuk mengevaluasi kinerja audit. Mayoritas pengguna jasa tidak memiliki kompetensi maupun waktu luang untuk melakukan evaluasi semacam itu. Keyakinan publik pada kualitas dari jasa professional akan semakin besar ketika profesional menunjukkan standar kinerja yang tinggi serta bertindak sebagai bagian dari seluruh praktisi.
Dalam tahun-tahun terakhir ini, peningkatan kompetisi telah semakin mempersulit para akuntan public dan banyak profesional lainnya untuk mengarahkan diri mereka agar berlaku profesional. Peningkatan persaingan kadang kala membuat perusahaan akuntan publik menjadi lebih banyak memberikan perhatian pada upaya untuk mempertahankan klien yang ada serta memelihara tingkat laba yang memadai daripada memperhatikan upaya penyediaan kualitas yang tinggi atas jasa audit bagi para penggunanya. Karena peningkatan persaingan pula, maka banyak perusahaan akuntan publik mengimplementasikan filosofi dan praktek-praktek yang sering kali dikenal dengan sebutan improved business practices. Di dalamnya mencakup hal-hal seperti praktek rekruitmen dan personalia yang lebih maju, manajemen kantor yang lebih baik, serta metode periklanan dan metode promosi lainnya yang lebih efektif. Kantor akuntan public pun berusaha untuk menyediakan jasa audit yang lebih efisien melalui penggunaan komputer dan penyusunan rencana audit yang lebih efektif. Berbagai perubahan ini sangat diperlukan, sepanjang perubahan tersebut tidak menginterfensi tindakan para akuntan publik sebagai kaum professional.
Kantor akuntan publik memiliki bentuk hubungan dengan para pengguna laporan keuangan yang berbeda dengan bentuk hubungan antara kaum profesional lainnya dengan para pengguna jasa mereka. Para pengacara, umpamanya, umumnya bertugas dan dibayar oleh seorang klien serta memiliki tanggung jawab untuk menjadi pembela bagi klien tersebut. Kantor akuntan publik bertugas dan dibayar oleh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, tetapi manfaat utama dari proses audit ini didapat oleh para pengguna laporan keuangan. Seringkali, auditor tidak mengetahui atau tidak melakukan kontak dengan para pengguna laporan keuangan tetapi melakukan sejumlah pertemuan dan hubungan yang berkesinambungan dengan staf klien.
Merupakan hal yang penting untuk membuat para pengguna laporan memandang kantor akuntan publik sebagai pihak yang kompeten dan obyektif. Jika para pengguna laporan mempercayai bahwa kantor akuntan publik tidak memberikan suatu jasa yang bernilai (atau dapat mengurangi resiko informasi), maka nilai dari laporan audit dan laporan jasa atestasi lainnya yang dibuat oleh kantor akuntan public akan berkurang dan pada gilirannya membuat permintaan akan jasa audit berkurang pula. Selanjutnya, terdapat suatu insentif yang cukup bagi kantor akuntan publik atas upaya mereka untuk bertindak pada suatu tingkat professional yang tinggi.
Terdapat beberapa cara agar profesi akuntan publik dan masyarakat dapat mendorong para akuntan publik bertindak dengan tepat serta melaksanakan jasa audit dan jasa terkait lainnya dengan kualitas yang tinggi. Kemampuan para individu baik sendiri-sendiri maupun secara kelompok untuk melakukan gugatan hokum pada kantor akuntan publik pun memberikan pengaruh yang cukup besar pada cara-cara yang dilakukan oleh para praktisi dalam memperlakukan diri mereka sendiri maupun dalam cara audit mereka. Kode etik professional AICPA pun memberikan suatu pengaruh penting kepada para praktisi. Kode etik ini dimaksudkan untuk menyediakan suatu standar etika bagi para akuntan publik.
2. Kode Etik Profesi
Kode etik Profesi AICPA menjadi standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan. Kode etik ini terdiri dari empat bagian: prinsip-prinsip, peraturan etika, interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika. Bagian-bagian ini disusun berdasarkan urutan makin spesifiknya standar tersebut, prinsip-prinsip menyediakan standar-standar ideal etika, sementara kaidah etika menyediakan standar-standar yang sangat spesifik.
Prinsip-prinsip Etika Profesi
Bagian Kode Etika AICPA yang membahas prinsip-prinsip etika profesi berisi diskusi umum tentang beberapa syarat karakteristik tertentu sebagai akuntan public. Bagian prinsip etika profesi terdiri dari dua bagian utama : enam prinsip etika dan diskusi tentang keenam prinsip tersebut.
Kelima prinsip pertama diterapkan secara sama rata kepada seluruh anggota AICPA, tanpa mempedulikan apakah mereka bekerja bagi kantor akuntan public, bekerja sebagai akuntan dalam dunia bisnis atau pemerintahan, terlibat dalam beberapa aspek bisnis lainnya, atau terlibat dalam dunia pendidikan. Satu pengecualian terdapat dalam kalimat terakhir dari prinsip obyektifitas dan independensi. Kalimat tersebut hanya berlaku bagi para anggota yang bekerja bagi public, dan hanya jika mereka menyediakan jasa-jasa atestasi seperti jasa audit. Prinsip keenam, lingkup dan sifat jasa, hanya diterapkan bagi para anggota yang bekerja bagi public. Prinsip tersebut dialamatkan kepada seorang praktisi yang harus menyediakan suatu jasa tertentu, seperti menyediakan jasa konsultasi karyawan saat seorang klien audit bermaksud mengangkat seorang controller. Menyediakan jasa semacam itu dapat menghilangkan independensi terutama jika kantor akuntan public merekomendasikan seorang controller yang kemudian diangkat oleh klien dan tidap dapat menunjukkan kompetensinya.
Pengamatan yang seksama atas keenam prinsip tersebut mungkin sekali akan memimpin kita pada kesimpulan bahwa keenam prinsip tersebut dapat diterapkan pada setiap profesi, tidak hanya profesi akuntan public saja. Sebagai contoh, para dokter harus menerapkan profesionalisme yang sensitive dan pertimbangan moral, bertindak demi kepentingan public, bertindak dengan integritas, bersikap obyektif dan menghindari konflik antar kepentingan, menjalankan prinsip due care, serta mengevaluasi ketepatan sifat jasa kedokteran yang diberikan. Satu perbedaan antara auditor dan profesi lainnya, sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya, adalah bahwa sebagian professional tidak perlu mempertimbangkan apakah masih tetap independen atau tidak.
3. Kasus-kasus Pelanggaran Kode Etik
Kasus Sembilan KAP yang Diduga Melakukan Koalisi dengan Kliennya
Jakarta, 19 April 2001. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut Sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahum 1995 – 1997.
Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, berdasarkan temuan BPKP, Sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit.
Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank – bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank – bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY , S & S, SD &R, dan RBT & R. “Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannnya sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan,” ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan.
ICW menduga, hasil laporan KAP itu bukan sekedar “human error” atau kesalahan dalam penulisan laporan keungan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang coba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi.
Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya, karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan sembilan KAP itu tidak ringan. “Kami mencurigai. Kesembilan KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan misalnya mencabut izin kantor akuntan publik itu,” tegasnya. Menurut Teten, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari kesembilan KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan.

Kasus pelanggaran Kode Etik pada sebuah kantor Akuntan Publik
Selasa, 18 Mei 2010 | 21:37 WIB JAMBI, KOMPAS.com – Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.
Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, Selasa (18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI. Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. “Ada empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan kejanggalan pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus kredit macet tersebut,” tegas Fitri.
Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi.
Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik.
Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar, sehingga terungkap kasus korupsinya.
Sementara itu pihak penyidik Kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum mau memberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangka Effendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut.
Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor. Dalam kasus ini pihak Kejati Jambi baru menetapkan dua orang tersangka, pertama Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit.
KASUS ENRON dan KAP ARTHUR ANDERSEN
Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut, antara lain meliputi future transaction, trading commodity non energy dan kegiatan bisnis keuangan.Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang di tandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2 milyar.
Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor, kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika Serikat. Kronologis, fakta, data dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron (debacle), dapat penulis kemukakan sebagai berikut:
1. Board of Director (dewan direktur, direktur eksekutif dan direktur non eksekutif) membiarkan kegitan-kegitan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengijinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa di akses oleh Pihak dalam perusahaan (insider trading), termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik.
2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan out sourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan.
a. Mantan Chief Audit Executif Enron (Kepala internal audit) semula
adalah partner KAP Andersen yang di tunjuk sebagai akuntan publik perusahaan.
b. Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen.
c. Sebagian besar Staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen.
3. Pada awal tahun 2001 patner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis enron. Dari hasil evaluasi di putuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen.
4. Salah seorang eksekutif Enron di laporkan telah mempertanyakan praktek akunting perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut tetapi tidak memperkenankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatarbelakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investigasi oleh penasehat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan.
5. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus (special accounting charge/expense) sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta. Para analis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron.
6. Pada tanggal 2 Desember 2001 Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak di laporkan senilai lebih dari satu milyar dolar. Dengan pengungkapan ini nilai investasi dan laba yang di tahan (retained earning) berkurang dalam jumlah yang sama.
7. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron (penghambatan terhadap proses peradilan
8. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya.
9. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor enron pada pertengahan juni 2002. sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan Audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001.
10. CEO Enron, Kenneth Lay mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002 akan tetapi masih dipertahankan posisinya di dewan direktur perusahaan. Pada tanggal 4 Pebruari Mr. Lay mengundurkan diri dari dewan direktur perusahaan.
11. Tanggal 28 Pebruari 2002 KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 Juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen.
12. Pemerintahan Amerika (The US General Services Administration) melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika.
13. tanggal 14 Maret 2002 departemen kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang di selidiki.
14. KAP Andersen terus menerima konsekwensi negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus Enron.
15. tanggal 22 Maret 2002 mantan ketua Federal Reserve, Paul Volkcer, yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen mengusulkan agar manajeman KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru.
16. tanggal 26 Maret 2002 CEO Andersen Joseph Berandino mengundurkan diri dari jabatannya.
17. Tanggal 8 April 2002 seorang partner KAP Andersen, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggungjawab audit Enron mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci dipengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron .
18. tanggal 9 April 2002 Jeffrey McMahon mengumumkan pengunduran diri sebagai presiden dan Chief Opereting Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002.
19. Tanggal 15 Juni 2002 juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan.
KASUS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTAN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003. Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari 2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005.
Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI
Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.
Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.
Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.
Kasus Mulyana W Kusuma.
Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya.
Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.
Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.
Kasus KPMG-Siddharta & Harsono
September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US$ 3,2 juta menjadi hanya US$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan.

DAFTAR PUSTAKA
Arens, Randal, and Beasley, 2006. Auditing and Assurance Service, 11th edition, Prentice Hall, New Jersey.
Arfan Ikhsan Lubis dan Ayu Oktafiani, 2003, Upaya Memperbaiki Kemerosotan Citra Akuntan, Edisi 32, April, Media Akuntansi, PT. Intama Artha Indonesia
Media Akuntansi, Akuntan Publik di Indonesia dan Kasus Enron, Edisi 26, April 2001.
Sihwajoeni, M. Godono, (2000), Persepsi Akuntan Terhadap Kode Etik Akuntan, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 3 No. 2, Juli.
http://www.riskaeilya.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: